22 Juli 2016

Anggota Ramil 06 turut dalam Pam Penghitungan Ulang Suara, Pilkades Serentak Ds. Ketegan

Diposting oleh : Super Administrator
- Dibaca: 295 kali

Proses Pemilihan Kades Serentak Tahun 2016 di Wil Kabupaten Sidoarjo yg diikuti 76 Desa yg dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016 secara umum berlangsung tertib, aman dan lancar sesuai tahapan tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan/ perundang undangan yang berlaku.
Khusus di wilayah Kecamatan Tanggulangin ada 4 (empat) Desa yang melaksanakan Pilkades serentak yaitu :
1. Desa Penatarsewu diikuti 2 Cakades.
2. Desa Gempolsari diikuti 2 Cakades
3. Desa Boro diikuti 2 Cakades
4. Desa Ketegan diikuti 3 Cakades.

Dalam akhir proses penghitungan suara di empat desa tersebut berjalan tertib dan lancar, dan semua Cakades dan saksi saksi sdh membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara/ Penetapan hasil Pilkades yang telah disiapkan Panitia masing2.
Akan tetapi selang satu hari kemudian khususnya hasil penghitungan suara di Desa Ketegan dianulir oleh Cakades No.3 An. Nurdiana (incumbent) dan saksi No. 3 An. Bahrul Umum dg cara mengajukan surat protes krn keberatan bnyknya coblosan simetris yg dianggap tidak sah sebanyak 824 kertas suara. Padahal dlm perolehan suara Cakades No.3 terpaut/ selisih sktr 300 suara dg Cakades No.1 yg dinyatakan sbg pengumpul suara terbanyak .

Terkait adanya surat keberatan dr Cakades No.3 tsb yg dikirimkn kepada Panitia Pilkades selanjutnya surat keberatan tsb oleh Panitia Kabupaten diolah dan terbitlah SK Bupati Sda ttg pelaksanaan penghitungan ulang suara tidak sah karena coblosan simetris sebanyak 824 kertas suara di Desa Ketegan.
Maka berdasarkan surat  dr Camat Tanggulangin No. 005/ 742/ 404.7.16/ 2016 Tgl 13 Juli 2014 ttg permohonan batuan Pam giat penghitungan ulang suara tdk sah hasil Pilkades serentak Desa Ketegan yg akan dilaksanakan pd hari Kamis 14 Juli 2016 pkl 09.00 sd selesai bertempat di Pendopo Kecamatan.
Adanya SK Bupati tersebut bertujuan agar proses demokrasi dalam Pilkades serentak berjalan Jurdil sehingga tidak ada lagi anggapan terjadi tuduhan kecurangan yg tidak berdasar.
Jika dari dari dalam penghitungan suara ulang tersebut hasilnya berbalik dan sebagainya, maka pihak yg berkeberatan bisa mengajukan tuntutan ke PTUN, hal ini jangan sampai mengganggu jalannya proses demokrasi yang sedang berjalan sampai dengan masa pelantikan. (Ly)


BERITA LAINNYA

 

 

KOMANDAN
KASDIM
GALERI FOTO
PENGUMUMAN

PENGUNJUNG